Dinamika politik internasional tidak lepas dari aktivitas negara di dalamnya. Hal ini terlihat melalui perlombaan peningkatan kapabilitas untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Negara melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing yang mereka miliki dengan meningkatkan soft power maupun hard power. Perlombaan ini secara tidak langsung berpotensi menciptakan konflik antar-negara.
Peningkatan kapabilitas negara ini juga dilakukan demi eksistensi negaranya di ranah internasional. Semakin besar pengaruh sebuah negara, maka secara de jure diakui oleh masyarakat internasional. Hal itu juga didukung dengan kekuatan yang dimiliki negara tersebut dalam segi ekonomi, politik, dan pertahanan yang secara de facto berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Negara hegemoni mampu menjadi kiblat dari peradaban internasional. Sehingga secara tidak langsung, negara hegemoni mampu berkuasa atas negara lain atas persetujuan negara-negara tersebut tanpa menggunakan paksaan. Dengan kata lain, negara hegemoni dengan dominasi ideologinya mampu mengontrol gejolak di dalam hubungan internasional melalui legitimasi yang diberikan oleh masyarakat internasional kepadanya.
Amerika mejadi ‘negara tunggal’ di posisi hemgemoni sejak Perang Dingin berakhir. Hal ini tidak lain karena Amerika ‘hampir’ menunjukan dominasi eksistensinya di seluruh wilayah kawasan. Dominasi Amerika Serikat ini menjadikannya sebagai negara yang tidak memiliki tandingan sekaligus perannya yang diharapkan mampu menjaga stabilitas dunia agar tidak berperang dan mampu menyelesaikan konflik.
Saat ini dominasi AS dianggap meredup akibat tergeser oleh negara pesaing Amerika Serikat yang muncul dan dinilai memiliki kapabilitas yang tidak bisa diremehkan karena dianggap hampir setara dengan Amerika Serikat. Negara tersebut adalah Cina. Untuk mampu menyaingi Amerika Serikat, Cina harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mempromosikan budaya, produk dan nilainya guna membangun citra baiknya di mata dunia. Bahkan pemerintah China menghabiskan sekitar $ 10 miliar per tahun untuk meningkatkan soft power negaranya untuk membuat ekonomi dan militernya tumbuh pesat. Indikator yang menjadikan Cina dianggap mampu menjadi negara hegemoni pengganti AS adalah semakin meluasnya pengaruh ekonomi dan meningkatnya besaran kekuatan militer dan proyeksi kekuatan yang dihasilkan.
Meningkatnya kapabilitas Cina dalam aspek militer tidak lepas dari doktrin militer yang dimilikinya sebagai landasan acuan dalam menetapkan strategi militer. Hal ini dianggap sangat penting bagi Cina sebagai pertahanan diri, karena berdasarkan sejarahnya Cina pernah beberapa kali mendapatkan ancaman, baik dari internal maupun eksternal. Dengan begitu, sejalan dengan tujuan meningkatkan keamanan melalui doktrin militernya, Cina juga berpeluang untuk mencapai posisi hegemoni. Untuk itu, paper ini akan menganalisa keterkaitan doktrin militer sebagai penunjang Cina untuk mencapai level hegemoni dan seberapa besar kemungkinan terwujudnya tujuan tersebut dengan melihat faktor penghambat dan pendukung.
Analisis
Cina telah mengalami perkembangan di bidang militer yang cukup pesat dibawah pemerintahan Xi Jinping. Kebangkitan Cina ini menunjukkan kesiapan bahwa ia mampu menggantikan hegemoni AS yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dingin. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kapabilitas tentara Cina dari Angkatan Laut dan Udara. Tentara Pembebasan Rakyat China ( PLA ) adalah angkatan bersenjata dari Republik Rakyat Cina (RRC) dan Partai Komunis China (CPC) yang terdiri dari lima cabang layanan profesional: Angkatan Darat , Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Roket, dan Angkatan Dukungan Strategis.
PLA adalah kekuatan militer terbesar di dunia, dengan kekuatan sekitar 2.285.000 personel, 0,18% dari populasi negara itu. Ini adalah kekuatan militer modernisasi tercepat di dunia, dengan pertahanan yang signifikan dan meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan. Dengan kekuatan militer tersebut, bukan tidak mungkin Cina akan mampu mencapai level hegemoni. Xi Jinping juga mengeluarkan kebijakan Chinese Dream yang bertujuan untuk mengontrol negara dengan mengumpulkan senjata nuklir dan konvensional, militerisasi pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan investasi infrastruktur global.
Di Asia, kekuatan militer masih menjadi faktor dominan dalam politik regional. China mengoperasikan tentara terbesar di dunia. Implikasi untuk keamanan regional Asia. Hal ini menyebabkan telihatnya ketimpangan kekuatan Cina dengan negara lain di regionalnya yang merupakan negara-negara berkembang. Cina begitu menunjukan keunggulan kekuatannya diantara negara lain di Asia Pasifik dengan meletakkan pangkalan militernya di berbagai wilayah di Asia. Hal ini juga bukan semata-mata ditujukan untuk Asia Pasifik, tetapi juga mengundang perhatian dari AS yang merupakan rival Cina.
Penyebaran pangkalan militer Cina di berbagai wilayah merupakan bentuk antisipasi Cina terhadap ancaman kedaulatannya. Ancaman terbesar menurut Cina adalah AS. AS yang berusaha mendekat kepada Taiwan yang memiliki konflik wilayah dengan Cina. Secara geografis, Taiwan merupakan bagian dari Cina, namun karena perbedaan ideologi membuat Taiwan ingin memiliki otoritas sendiri, oleh karena itu apabila AS mampu berkoalisi dengan Taiwan maka Taiwan akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi Cina. Sehingga Cina terus mengawasi Taiwan dari pengaruh AS. Amerika Serikat tetap berkepentingan dengan keamanan Taiwan karena demokrasi yang dinamis di Taiwan serta kekhawatiran strategis di kawasan itu. Dengan demikian, Amerika Serikat ingin mencegah Cina menyerang Taiwan, dan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan Trump memiliki di masa lalu disebut untuk upaya melangkah dalam hal ini.
Penangkalan AS di Taiwan digunakan untuk menyerupai penangkalan AS di tempat lain. Washington memiliki aliansi formal dengan Republik China dan menempatkan pasukan di Taiwan. Tetapi Amerika Serikat membatalkan perjanjian aliansi ketika memutuskan hubungan resmi dengan Republik China pada tahun 1979. Penghindaran AS hari ini lebih bersifat tidak langsung, termasuk menjual senjata ke Taiwan dan melakukan tindakan simbolis, seperti Taiwan Travel Act, untuk memberi sinyal bagi kepentingan AS.
Begitu juga negara lain yang memiliki kepentingan yang tumpang tindih dengan Cina. Seperti perebutan pulau yang beririsan dengan nine- dashed line Cina. Pulau-pulau tersebut di klaim oleh Cina sebagai miliknya berdasarkan pada peta historis Cina. Perebutan tersebut membuat Cina mengambil langkah membangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan untuk mencegah ancaman terhadap wilayahnya.
Republik Rakyat Tiongkok menggunakan wortel dan stik untuk berurusan dengan Taiwan. Cina terkadang menggunakan ancaman dan paksaan untuk menghalangi kemerdekaan Taiwan dan untuk memajukan tujuan penyatuan. Misi pembom strategis terbaru, bersama dengan peningkatan upaya untuk mengisolasi Taiwan secara internasional , sebagian dimaksudkan untuk menghukum Presiden Taiwan Tsai Ing-wen karena tidak menerima bahwa Taiwan adalah bagian dari China.
Secara umum, Cina tidak ingin Taiwan merasa nyaman dengan status quo di mana kemajuan tidak dilakukan pada penyatuan . Cina berharap untuk meyakinkan pemilih Taiwan bahwa mereka akan lebih baik mendukung Partai Nasionalis, yang posisinya pada status Taiwan lebih cocok untuk Cina. Tindakan keras juga meyakinkan nasionalis di China bahwa pemerintah mereka tetap teguh pada masalah Taiwan.
Langkah-langkah keras ini telah secara efektif menghalangi Taiwan dari mengejar kemerdekaan formal, tetapi mereka juga melemahkan citra Republik Rakyat Cina di Taiwan, di mana dukungan untuk penyatuan sudah terbatas . Jadi Republik Rakyat Cina juga menggunakan wortel, termasuk langkah – langkah baru untuk menarik bakat Taiwan ke China.
Langkah-langkah tersebut konsisten dengan kegiatan “United Front” yang sudah berlangsung lama, di mana Cina menggunakan bujukan untuk memenangkan pendukung di Taiwan ketika mencoba untuk mengisolasi musuh yang dirasakan. Namun, beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa upaya-upaya di masa lalu untuk membangun dukungan melalui bujukan ekonomi hanya sebagian berhasil – dan mungkin malah menjadi bumerang .
Ini berarti Cina memiliki beberapa opsi bagus untuk memajukan penyatuan. Bujukan tampak agak tidak efektif, dan pemaksaan mengasingkan orang Taiwan. Sementara itu, langkah-langkah ekstrem seperti pergi berperang akan sangat mahal, dengan prospek yang tidak pasti untuk berhasil, bahkan jika Amerika Serikat tetap berada di luar.
Selama Cina mampu memperlihatkan simbol kekuatannya melalui kapabilitas militernya maka Cina akan mampu bertahan dalam menyeimbangi AS. Tapi hal ini juga harus didukung dengan menghilangkan tindakan Cina yang terkesan konfrontatif dengan negara lain, karena hal tersebut bisa saja menjadi bumerang terhadap Cina apabila negara-negara tersebut memutuskan untuk beraliansi dengan AS untuk menjatuhkan Cina.
Daftar Pustaka
Gertz, Bill. 2016. “Report: China’s Military Capabilities Are Growing at a Shocking Speed” . The National Interest.
Jackson, Aaron P. “The Roots of Military Doctrine: Change and Continuity in the Practice of Warfare”. Fort Leavenworth, KA: Combat Studies Institute Press, 2013.
NATO, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. “AJP-3.3 (A): Joint Air & Space Operations Doctrine (RD03).” Bruxelles: NATO HQ, 2008.
Ng, Ka Po. 2005. “Interpreting China’s Military Power: Doctrine Makes Readiness”. USA: Taylor and Francis Group
Website:
“Military Doctrine”. https://www.rand.org/topics/military-doctrine.html. Diakses pada tanggal 19 Mei
Karen Du. “Does China have the soft power necessary to become the global hegemon?”. http://www.internationalaffairs.org.au/resource/china-soft-power-necessary-become-global-hegemon/. Diakses pada tanggal 19 Mei 2018
jessicaelvira