Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, mengeluarkan kebijakan yang berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan ini menekankan pada pembangunan Indonesia dalam sektor kelautan di berbagai aspek sepanjang rentang waktu tahun 2015-2019. Kekayaan dan kestrategisan laut Indonesia merupakan salah satu alasan Presiden Jokowi untuk melakakukan pembangunan yang berorientasi pada sektor kelautan. Serta melihat sejarah Indonesia yang pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dapat menguasai Nusantara bersama angkatan lautnya bahkan berpengaruh sampai mancanegara. Mantan Presiden Indonesia, Soekarno pada awal tahun 1960, pernah mengimplementasikan pentingnya membuat kebijakan di sektor maritim, yang berupa menjadikan Angkatan Laut RI (ALRI) sebagai kekuatan besar di kawasan, melalui pengembangan kekuatan marinir.
Indonesia seperti yang tertulis di dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), merupakan negara yang dikenal sebagai Negara Kepulauan. Ribuan pulau di Indonesia dihubungkan oleh perairan, laut, dan selat, yang wilayahnya sudah diakui secara internasional sesuai dengan upaya yang sudah ditempuh bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan dari negara lain melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 yang sempat mengalami penolakkan beberapa negara. Secara geografis dan geopolitik Indonesia dinilai sangat strategis dan menguntungkan karena terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudera besar, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kepulauan Indonesia berada di posisi silang yang terletak di antara selat dan laut penting, yaitu Selat Sunda, Selat Malaka, Laut China Selatan, Selat Lombok, Selat Makassar, dan lain-lain, karena menyediakan koneksi transportasi laut dan merupakan jalur angkutan logistik yang efisien untuk negara-negara yang melakukan kegiatan ekspor dan impor antar negara, karena rute yang harus ditempuh lebih singkat dibandingkan dengan rute pelayaran lain. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo berusaha mengangkat lagi upaya perwujudan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan melalui kebijakan di sektor maritim dan menegaskan identitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berpengaruh terhadap interaksi dan transaksi internasional.
Tujuan
Kebijakan Kelautan Indonesia yang diusung Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bertujuan untuk meningkatkan power Indonesia di ranah Internasional. Dengan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia dapat menjadi titik tumpu akses perdagangan dan konektivitas antar negara. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan adanya kontribusi dari setiap masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mengoptimalkan fungsi laut dan kekayaan laut Indonesia serta menjaga dan memelihara kestabilan ekosistem laut agar kualitas biota laut terjaga. Presiden Jokowi juga akan membangun “tol laut” sebagai infrastruktur laut untuk menunjang kemudahan dan mempercepat mobilisasi kegiatan yang melalui laut.
Manfaat
Dengan meningkatnya power Indonesia, akan membuat Indonesia lebih diakui dan lebih berpengaruh terhadap aktivitas yang berlangsung dan terjadi di lingkup internasional Dengan hidupnya aktivitas di jalur laut Indonesia, diharapkan akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama bagi penduduk sipil yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Apabila visi Indonesia ini terwujud, bukan hanya Indonesia yang merasakan manfaatnya, tetapi juga memudahkan masyarakat Internasional yang bekepentingan untuk melakukan kegiatan perdagangan antar negara sehingga lebih mudah mencapai tujuannya apabila menempuh jalur laut Indonesia.
Dengan adanya visi tersebut juga diharapkan dapat menambah kesadaran bangsa Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menambah wawasan bangsa Indonesia bahwa apabila dioptimalkan, kekayaan laut Indonesia tidak akan tertandingi. Untuk itu dibutuhkan integritas dari masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi tersebut dengan dikoordinasikan oleh petinggi-petinggi negara.
Presiden Jokowi telah melakukan sosialisasi yang memperkenalkan visinya kepada berbagai negara dalam lingkup internasional. Dalam perjalanan memperkenalkan visi tersebut Presiden Jokowi telah mengantongi berbagai tanggapan dari berbagai negara. Beberapa negara di Asia memberikan respon yang sangat antusias, terutama China. Karena mereka menyadari manfaat yang akan mereka dapatkan juga apabila visi tersebut tercapai. China sangat mendukung program infrastruktur laut yang akan dibuat Indonesia, bahkan China sudah menandatangani MOU terkait pembangunan pelabuhan dan lainnya di Indonesia. Beberapa negara di Asia Tenggara mau ikut berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur laut ini. Pada tahun 2015 Amerika Serikat juga menyumbangkan 33 juta dolar AS untuk pembangunan kemaritiman Indonesia. Dan negara-negara yang tergabung di ASEAN juga telah ikut berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar.
Perwujudan visi ini memang butuh dukungan dari berbagai pihak, baik dari lingkup internasional maupun nasional guna menunjang realisasi pembangunan tersebut. Terutama dari dalam negeri, masyarakat Indonesia harus turut serta berperan aktif dalam upaya pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Masyarakat sipil dan pemerintahan harus bahu membahu agar visi tersebut dapat terwujud, karena ini merupakan kepentingan bersama.
Editor: CF
Referensi
https://maritim.go.id/kebijakan-kelautan-indonesia-misi-bersama-pemerintah-dan-masyarakat/
https://maritim.go.id/konten/unggahan/2017/02/lampiran-1-perpres-16-th-2017-1.pdf
https://news.detik.com/berita/d-3096510/5-langkah-indonesia-menuju-poros-maritim-dunia
jessicaelvira