Penulis: Zulvian Putra dan Gimarda Satyatrisna
Commonwealth merupakan sebuah asosiasi negara-negara secara sukarela yang saat ini beranggotakan 56 negara. Pada awalnya, Commonwealth merupakan asosiasi negara-negara semi-independen yang masih mengakui kekuasaan monarki Inggris namun tidak dikuasai oleh monarki Inggris. Lalu, Commonwealth berevolusi menjadi asosiasi negara yang merdeka secara penuh dan asosiasi ini didasari oleh rasa persahabatan, loyalitas, semangat kemerdekaan serta perwujudan perdamaian. Commonwealth juga memperbolehkan negara-negara yang tidak memiliki hubungan historis dengan Kerajaan Inggris untuk bergabung. Togo, Rwanda, Gabon, dan Mozambique merupakan negara-negara yang baru bergabung dengan Commonwealth dan tidak memiliki hubungan historis dengan Kerajaan Inggris.
Tanggal 8 September 2022, Ratu Elizabeth II meninggal dunia dengan tenang di Balmoral, Skotlandia. Dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, menandakan berakhirnya era Elizabethan Age dan kekuasaan monarkinya selama 70 tahun. Ia merupakan salah satu penguasa monarki terlama di dunia. Bertepatan dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, anak pertamanya, Charles Pangeran Wales yang merupakan pewaris takhta secara otomatis menjadi Raja Charles III walaupun publik kurang menyukai karakteristik Raja Charles III.
Dengan Raja Charles III naik tahta ke tampuk kekuasaan tertinggi, terdapat berbagai wacana mengenai negara-negara persemakmuran atau commonwealth yang ingin berpisah dari kerajaan Inggris dan mencopot Raja Charles III sebagai head of state. Wacana-wacana tersebut mulai muncul sesaat meninggalnya Ratu Elizabeth II, menurut Brooke Newman, Profesor dari Virginia Commonwealth University, terdapat perasaan sentimental terhadap pribadi Ratu Elizabeth II oleh negara-negara yang ingin memisahkan diri bukan terhadap institusi kerajaan Inggris. Sehingga, selama Ratu Elizabeth II masih hidup, maka wacana untuk memisahkan diri masih segan untuk dibicarakan. David Comissiong, duta besar Barbados untuk Carribean Community menyatakan bahwa mempertahankan kekuasaan monarki Inggris sebagai kepala negara dari negara-negara Caribbean mendapatkan berbagai kesulitan dan tidak bisa dipertahankan. Berangkat dari hal tersebut, di negara-negara anggota Commonwealth mulai muncul semangat republikanisme untuk merdeka dari kekuasaan monarki Inggris.
Gerakan republikanisme dapat didefinisikan sebagai dorongan masyarakat suatu negara untuk mewujudkan pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat secara partisipatif dalam mengatur dan mengoperasikan kehidupan bernegara sehingga menggeser pemerintahan bersifat sentral yang dinilai tidak selaras atau simetris dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Gerakan republikanisme mulai gencar pergerakannya setelah terbentuknya sebuah unit politik yang mampu melibatkan rakyat dalam proses bernegara, yaitu unit politik yang dinamai sebagai negara. Pergerakan masyarakat dalam suatu negara yang menginginkan pemerintahan demokratis, tentu diwarnai oleh proses revolusi yang mengharuskan penggulingan paksa dan total terhadap sistem kepolitikan yang berpusat pada seorang raja atau sistem kedinastian dan semacamnya yang dinilai merugikan rakyat.
Kemunculan gerakan republikanisme, dalam sejarahnya, mengorbankan ribuan hingga jutaan jiwa demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini disebabkan oleh kekuatan monarki yang menggunakan militernya untuk melawan kaum pro-republik yang ingin menggulingkan monarki.
Akan tetapi, perlawanan kaum pro-republik tidak berhenti begitu saja, kerajaan menyadari akan berkurangnya sumber daya untuk menekan perlawanan sehingga kaum pro-republik berhasil mewujudkan negara republik. Utamanya, gerakan republikanisme terjadi akibat adanya gagasan rakyat mengenai irrelevansi sistem pemerintahan dan pemangku kekuasaan terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Tinjauan-tinjauan masyarakat mengenai hal ini mencakup sekian banyak hal, seperti salah satunya adalah ketidakpercayaan rakyat akibat perilaku koruptif penguasa monarki.
Gerakan republikanisme banyak bermunculan di negara-negara anggota Commonwealth karena pemikiran tentang sistem pemerintahan yang mendorong partisipasi rakyat serta pembatasan pemangku kekuasaan rakyat yang memungkinkan adanya pertemuan gagasan hingga kepentingan yang dapat dirumuskan secara musyawarah sehingga tidak terjadi ketimpangan oportunitas di antara unsur-unsur negara, yaitu dalam hal ini antara pemerintah dengan rakyat. Saat ini masih ada 15 negara anggota Commonwealth yang masih dikepalanegarai oleh monarki Inggris, diantaranya adalah Jamaika, Belize, Antigua dan Barbuda, Selandia Baru, Australia, dan Kanada.
Gerakan republikanisme di negara-negara commonwealth
Jamaika
Di Jamaika, gerakan republikanisme akhir-akhir ini sedang menjadi pembicaraan publik. Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness menyatakan secara langsung kepada William, Pangeran Wales bahwa Jamaika akan ‘moving on’ dari monarki dan menjadi republik. Menteri Urusan Hukum dan Konstitusi Jamaika, Marlene Forte juga menyatakan bahwa gerakan republikanisme di Jamaika semata-mata untuk menciptakan konstitusi baru, menghapus monarki dan sepenuhnya menjadi republik, dan menegaskan kemerdekaan Jamaika dan melestarikan warisan budaya Jamaika. Masyarakat Jamaika juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi negara republik yang ditandai oleh penjajakan pendapat pada tahun 2020 dan separuh dari populasi Jamaika bersedia merubah bentuk negara menjadi republik dan mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Jamaika juga menargetkan bahwa mereka akan berbentuk republik pada tahun 2025.
Salah satu faktor Jamaika ingin berpisah dengan monarki Inggris dan berdiri sendiri adalah sejarah pahit mengenai perbudakan masa lalu dimana para budak-budak dari Afrika dikirim ke tanah Jamaika untuk dipaksa bekerja di perkebunan gula milik Inggris. Hal inilah yang menjadi sebuah momok bagi masyarakat Jamaika karena keberadaan monarki Inggris di negaranya merupakan simbol perbudakan masa lalu.
Belize
Menteri Konstitusi dan Reformasi Politik Belize, Henry Usher mengatakan kepada The Washington Post bahwa Belize mengupayakan untuk memiliki kepala negara dari negara mereka sendiri. Menurutnya, memiliki kepala negara yang jauh di Inggris sangat tidak memungkinkan dan tidak selaras dengan perkembangan terkini di Belize. Namun, Belize masih bergantung kepada masyarakatnya sendiri untuk menentukan nasib negaranya.
Antigua dan Barbuda
Pangeran Edward dari Wessex, yang merupakan anak ke-4 dari mendiang Ratu Elizabeth II dan adik dari Raja Charles III ketika melakukan lawatannya ke salah satu negara persemakmuran yaitu Antigua dan Barbuda disambut oleh Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne. Perdana Menteri Browne justru melayangkan pernyataan bahwa Antigua dan Barbuda suatu hari akan menjadi negara republik dan berpisah dengan monarki Inggris. Ia merencanakan bahwa akan ada referendum untuk menentukan harapan tersebut dalam tiga tahun kedepan. Ketika mengesahkan status Charles menjadi Raja Charles III, Perdana Menteri Browne menyatakan bahwa Antigua dan Barbuda akan tetap konsisten dalam pendiriannya untuk menjadi republik. Faktor dari gerakan republikanisme di Antigua dan Barbuda semata-mata hanya untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Antigua dan Barbuda.
New Zealand
Walaupun sepeninggal Ratu Elizabeth II Selandia Baru tidak akan mengambil sikap dalam beralih ke bentuk republik dan mencopot kekuasaan monarki. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern menyatakan bahwa Selandia Baru akan menjadi republik yang merdeka dari kekuasaan monarki namun tidak dalam waktu dekat. Ia juga yakin bahwa negara-negara Pasifik yang menjadi anggota Commonwealth dan dikepalanegarai oleh monarki Inggris akan menjadi negara republik yang merdeka secara penuh. Walaupun ada keinginan untuk beralih menjadi republik yang merdeka dari monarki Inggris, Selandia Baru sudah terikat dalam aspek historis dengan Kerajaan Inggris. Pada tahun 1840, para pimpinan suku Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang menandakan terbentuknya Selandia Baru. Peran Kerajaan Inggris dalam membentuk Selandia Baru dan hubungan historisnya yang terbilang begitu besar menjadi penyebab terhambatnya proses peralihan ke republik. Akan tetapi, seperti yang telah disampaikan Jacinda Ardern, bahwa wacana bahwa Selandia Baru akan menjadi negara yang merdeka dari kekuasaan monarki Inggris akan tetap ada.
Australia
Australia sebagai negara persemakmuran Inggris berkeras untuk melepaskan “pagar-pagar” bernegara ala Inggris dengan cara menjadikan Australia sebagai negara republik. Hal ini karena latar belakang berupa keinginan masyarakat Australia untuk memiliki karakter negara yang orisinil dan mandiri, kekecewaan terhadap kebijakan politik Inggris terhadap negara-negara persemakmurannya terkhusus Australia, dan adanya tindakan pemecatan terhadap seorang perdana menteri Inggris oleh gubernur jenderal Australia pada tahun 1975 akibat penilaian gubernur jenderal Australia pada saat itu yang menilai bahwa Perdana Menteri Inggris kala itu tidak mampu menangani krisis ekonomi Australia yang kemudian mendorong terbentuknya Gerakan Republikan Australia. Atas dasar latar belakang tersebut, masyarakat Australia membentuk gerakan republikanisme untuk melepaskan keterikatan negaranya terhadap Inggris sehingga Australia secara keseluruhan akan murni identitas tanpa ada intervensi darah individu ataupun kelompok kebangsaan lain dalam menentukan pilihan atau arah hidup bernegara negara Australia.
Kanada
Di Kanada, terdapat sentimen terhadap Raja Charles III oleh para pemimpin suku-suku asli di Kanada karena menurut mereka, Raja Charles III dinilai kurang berpihak kepada masyarakat suku asli. Akan tetapi, mereka tidak menyuarakan wacana untuk memisahkan Kanada dari kekuasaan monarki Inggris. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau juga menyatakan bahwa memisahkan diri dari Kerajaan Inggris memerlukan proses politik yang panjang serta persetujuan dari dewan legislatif dan perwakilan daerah-daerah mengingat juga kekuasaan monarki Inggris adalah bagian dari konstitusi Kanada. Sikap warga Kanada juga menunjukan masih bersimpati terhadap Kerajaan Inggris. Walaupun gerakan republikanisme di Kanada eksis akan tetapi jumlahnya masih kalah dengan para royalis.
Pergerakan sosial suatu negara terjadi akibat sejumlah latar belakang yang mendorong keinginan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan demi mencapai kondisi yang diharapkan. Bermula dari keresahan sejumlah negara persemakmuran Inggris akibat perasaan tidak bebas, terkekang, bahkan tertindas, negara-negara seperti Jamaika, Belize, Antigua dan Barbuda, Selandia Baru, Australia, dan Kanada menghidupkan semangat revolusi republikanisme agar terlepas dari belenggu persemakmuran monarki Inggris. Kehidupan bernegara masyarakat suatu negara idealnya adalah negara yang memiliki karakter bangsa orisinil serta mampu menentukan arah, tujuan, dan pilihan secara mandiri. Kehadiran Inggris sebagai negara yang mengambil andil besar dalam distribusi kekuasaan di negara-negara persemakmuran mengakibatkan adanya ketidakmerataan distribusi perilaku hingga pembangunan yang merata kepada sebagian negara persemakmurannya. Dorongan revolusioner republikan bukanlah hal yang baru bagi masyarakat negara persemakmuran Inggris, melainkan hal ini telah terjadi sejak era 1970-an dan terus berkembang hingga sekarang.
Kematian Ratu Elizabeth II bagi kami akan memberikan implikasi bagi konstelasi politik Inggris, baik domestik maupun internasional. Kepolitikan Inggris yang monarki mengakibatkan Charles III putra kandung Ratu Elizabeth II naik tahta sehingga posisinya sekarang adalah raja Inggris. Secara umum, dapat dipahami bahwa angin politik masing-masing individu tentu memiliki potensi yang akan berhembus kontras dalam memahami dan menjalankan kekuasaan, memperlakukan masyarakat dan negara, serta perilaku penentuan kebijakan dan mungkin visi serta arah dalam berlayar di kancah internasional. Akan tetapi, perlu diingat bahwa sistem pemerintahan Inggris kuat eksistensinya. Monarki konstitusional Inggris yang sejak dahulu memiliki sejarah kejayaan hingga sekarang dengan kepemilikan negara persemakmuran menunjukkan betapa kuatnya kepatuhan dan konsistensi lapisan penyelenggara negara Inggris. Permainan dengan negara persemakmuran oleh Inggris kini mengalami dinamika krusial yang mendesak Inggris untuk tidak lagi menjadi negara yang mengatur dan menentukan kebijakan sebagian negara persemakmuran. Gerakan republikanisme di Australia, misalnya, yang mendorong adanya sistem pemerintahan yang berjalan di bawah kendali monarki Inggris menjadi negara republik Australia yang dipimpin oleh pemimpin pilihan rakyat serta pelibatan rakyat dalam menjalankan hidup bernegara dan pembatasan kekuasaan pemangku kuasa negaranya sehingga tercipta ruang berdemokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan republik yang tidak lagi menganut kepatuhan terhadap kesucian sang raja. Menurut hemat kami, gerakan republikanisme sebagian negara persemakmuran Inggris akan terus berkembang mengingat kondisi yang dirasakan rakyat akibat perilaku Inggris dalam mengelola negara persemakmuran yang dianggap tidak memuaskan dan merusak orisinalitas negara dan bangsa.
Referensi
ABC News. (n.d.). Commonwealth countries say they ‘need to set their own course.’ ABC News. Retrieved October 2, 2022, from https://abcnews.go.com/International/video/commonwealth-countries-set-89920700
Abyan, N. A., Lutfi, T. M., dan Tangkilisan, Y. B. (2018). Gerakan republikanisme dan dinamika masyarakat Australia, 1991–1999. International Young Scholars Symposium on Humanities and Arts. 2() hlm. 550–569.
Al Jazeera. (2022, September 11). Antigua and Barbuda plans referendum to become republic. Politics News | Al Jazeera. Retrieved October 2, 2022, from https://www.aljazeera.com/news/2022/9/11/antigua-and-barbuda-plan-vote-to-become-republic
BBC News. (2022, September 9). Queen Elizabeth II has died. BBC News. Retrieved October 2, 2022, from https://www.bbc.com/news/uk-61585886
Coletta, A., & Miller, M. (2022, September 14). As Elizabeth gives way to Charles, realms consider severing ties. The Washington Post. Retrieved September 25, 2022, from https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/14/commonwealth-realm-republic-canada-jamaica-australia/
Cumiskey, L. (2022, September 14). What Will Happen to Commonwealth Realms Now Charles Is King?. Bloomberg. Retrieved October 2, 2022, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-14/what-will-happen-to-commonwealth-realms-now-charles-is-king?leadSource=uverify%20wall
Harb, A. (2022, September 14). Queen’s death accelerates ex-colonies’ push to ditch UK crown. Human Rights News | Al Jazeera. Retrieved October 2, 2022, from https://www.aljazeera.com/news/2022/9/14/queens-death-accelerates-ex-colonies-push-to-ditch-uk-crown
Heisler, J. (2022, September 20). Canada Seen Unlikely to Cut Ties With British Monarchy. VOA. Retrieved October 2, 2022, from https://www.voanews.com/a/canada-seen-unlikely-to-cut-ties-with-british-monarchy/6755631.html
Lodge, M. (2022, June 11). Jamaica begins process of becoming a republic that could see Queen ditched as head of state by 2025. Mail Online. Retrieved October 2, 2022, from https://www.dailymail.co.uk/news/article-10903309/Jamaica-begins-process-republic-Queen-ditched-head-state-2025.html
Polimpung, H. Y. S. (2011). Republikanisme, hantu kedaulatan, dan primasi perlawanan demokratis. Transnasional. 6(1) hlm. 51–70.
Populis.id. (2021). Apa itu republikanisme?. Retrieved September 29, 2022 from https://populis.id/read4274/apa-itu-republikanisme
Robet, R. (2007). Republik dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Kritis. Serpong: Marjin Kiri.
Salabi, A. (2015). Sejarah gerakan republikanisme Australia: “this is the real our Australia”. Retrieved September 29, 2022 from https://www.kompasiana.com/amaliasalabi/552fec8c6ea8347d668b45c3/sejarah-gerakan-republikanisme-australia-this-is-the-real-our-australia
Sheppard, N. (2022, September 13). Will New Zealand ever become a republic?. The Spectator. Retrieved October 2, 2022, from https://www.spectator.co.uk/article/will-new-zealand-ever-become-a-republic-
jessicaelvira